KEMERDEKAAN TANPA BATAS

OLEH : ABDUL KHOLIQ*

KEMERDEKAAN adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
Goresan tinta yang termaktup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, dengan tegas dirumuskan para pendiri bangsa. Artinya bahwa, bentuk penindasan apapun, praktik intimidasi, tekanan oleh pihak lain pada bangsa kita, sesuatu keharusan dengan segera disingkirkan.

Baru saja bangsa kita berulang tahun ke 65. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa kita (bisa) dikatakan bangsa yang merdeka? Pertanyaan itu muncul tatkala bangsa kita, sejauh ini masih tergadaikan oleh pihak asing. Maraknya penguasaan asing atas aset ekonomi strategis, seperti sector pertambangan, telekomunikasi, air dan sektor lainnya. Suatu wujud dari ketidak berdayaan bangsa Indonesia.

Kendati demikian, bangsa kita secara defakto dikatakan bangsa merdeka dari kolonialisme. Dalam konteks sekarang, sepakat atau tidak anda, nasionalisme kita luntur bergeser menjadi nasionalisme dangkal. Kita bela merah putih hanya dalam hal-hal yang bersifat simbolik, kekayaan alam kita dikuras dan dijarah oleh korporasi asing, bahkan ketika kekuatan asing dapat mendikte perundang-undangan serta keputusan politik, kita diam membisu.

Beberapa waktu lalu kita dihebohkan petugas Perikanan dan Kelautan Indonesia, yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di tanah tumpah darah kita. Adalah tamparan wajah bagi bangsa Indonesia. Seolah kita sudah kehilangan harga dan martabat diri. Pedih rasanya melihat fenomena seperti itu. Kibaran sang saka merah putih, lagu kebangsaan yang menggetarkan hati, tidak memiliki makna tatkala ibu pertiwi dibiarkan merintih.

Bangsa yang merdeka tentunya, harus mentransformasikan diri sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang berdaulat, disegani dan dihormati bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain kemerdekaan tanpa batas, merdeka untuk menikmati dan mengelolah kekayaan bangsa secara mandiri.

Tanpa langka demikian, perasaan gundah akan membuncah dihati rakyat. Terlebih lagi kalau beberapa persoalan lain, kecilnya lowongan pekerjaan, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan semakin mencekik. Pendeknya, rakyat berharap mendapatkan kemerdekaan tanpa batas, merdeka dalam arti sesungguhnya.

*Pegiat Center for Religious and Social Studies (RëSIST) dan
Mahasiswa Matematika UIN Maliki Malang

SIAPA YANG (TIDAK) INGIN SEKOLAH?

OLEH: ABDUL KHOLIQ*

BISA dipastikan semua masyarakat yang memiliki pemikiran progresif dan berkemajuan, menikmati dan mengenyam pendidikan tinggi merupakan cita-cita dan keinginan yang tak terbantahkan. Pertanyaannya, apakah setiap elemen masyarakat bisa merasakan pahit, manisnya pendidikan?. Sudahkah Negara sesuai dengan rumusan pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Dari isi “kitab” ini, kesempatan untuk belajar melalui lembaga baik formal maupun non formal merupakan hak rakyat dan kewajiban Negara untuk diwujudkan kepada setiap insan pertiwi. Namun, dalam merealisasikannya tidak gampang dan tidak mudah. Masyarakat harus bergelut dengan tingginya biaya pendidikan. Misalnya, untuk belajar di sekolah unggulan (RSBI) atau kuliah. Diakui atau tidak, ada dikotomi antara kaum borjuis (berduit) dengan kaum proletar (jelata).

Bagi yang tidak memiliki duit dengan sendirinya tergusur, terpinggirkan dan tersisihkan. Sebab, yang sanggup memikul biaya kuliah itu, hanya orang kuat (berduit). Mulai dari mahalnya biaya formulir, registrasi uang gedung dan lain-lain. Kekuatan dari mana wong cilik, boro-boro untuk makan saja Alhamdulillah.
Hal ini mengindikasi bahwa, seolah sekolah tinggi (hanya) milik orang kaya. Padahal, banyak rakyat miskin yang kualitasnya bagus. Terpaksa, mereka harus merelakan yakni mengurungkan niatnya untuk sekolah, alasannya karena keterbatasannya.

Melihat semua itu, hadirnya globalisasi jelas ditunggangi oleh semangat fundamentalisme pasar, pendidikan tidak lagi sepenuhnya sebagai kewajiban pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa atau proses pemerdekaan manusia, tetapi mulai bergeser menuju komodikasi pendidikan. Peranan mencerdaskan untuk warga semakin dikurangi dan digantikan oleh pasar.

Tidak heran, output pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar sampai tinggi tidak lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi hanya menghasilakan lulusan scientia, yakni kurang membekali anak didiknya semangat kebangsaan, semangat keadilan social, sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga Negara.
Jika tidak disikapi, bahaya ini mengancam pendidikan kira dan tidak dipungkiri nantinya sekolah (hanya) teruntuk orang berduit. Lantas bagaimana nasip orang kecil? Tidak sedikit anak “pinggiran” memiliki otak encer.

Sebagai catatan juga, RSBI tidak sebatas jargon, bangga akan sebuah nama, tetapi bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa kita sekaligus sebagai tauladan sekolah lainnya. Karena, parameternya tidak lagi dalam negeri. Wujud yang ditampakkan adalah pemecahan masalah nasional dan iternasional. Aneh dan ironi nantinya, ketika berlabel nama RSBI malah memecahkan permasalahan regional saja tidak pecus. Apalagi kualitasnya sama saja dengan sekolah standart (biasa), perlu dipertanyakan kembali dong RSBInya.

Oleh karena itu, ketika ada sinyalemen bahwa, orang miskin dilarang sekolah (kuliah), merupakan sebuah kebenaran yang bisa dimafhumkan secara logis, tatkalah pemerintah tidak ada pemihakan pada rakyat kecil, dan secara otomatis memperkuat statmen itu. Semoga mata hati pemerintah dibuka oleh sang Khaliq, sehingga anggaran 20 % pendidikan benar-benar terwujud. Amin.

*Mahasiswa Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Devisi Lembaga Pers dan Litbang IMM Cabang Malang.

TEROR “DAPUR” KITA

OLEH: ABDUL KHOLIQ*

SAAT ini masyarakat diguncangkan dengan teror dapur, yakni maraknya ledakan elpiji di sejumlah tempat. Ternyata, hal serupa telah diikuti dengan banyaknya teror ledakan "dapur" bangsa kita. Di tengah suhu panas politik pemilihan kepada daerah, di Mojokerto misalnya, ditemukan berbagai ledakan "dapur" di sana. "Dapur" negeri ini sering bermasalah mulai dari praktik intimidasi, kekerasan, dan konflik horizontal-vertikal sering mengedepan. Permasalahan "rumah" kita rumit, mulai dari dapur politik, dapur ekonomi, dan dapur-dapur lainnya. Termasuk juga "dapur" (wajah) pejabat yang tidak memiliki budaya malu menggunakan uang rakyat untuk pribadi.

Dalam konteks sekarang, sejujurnya dapur kita terjadi berbagai gejolak. Mulai dari dapur wong cilik, sampai dapur pemerintah. Perbedaannya, hanya terletak pada kepulannya saja. Kalau dapurnya orang kecil sering tidak mengepul karena tidak ada yang dimasak, akibatnya kelaparan, tetapi, kalau dapurnya penguasa “mengepul” untuk kepentingan pribadinya.. Kesenjangan inilah yang harus segera diselaraskan, guna mewujudkan “dapur” bangsa kita menjadi seimbang. Kalau tidak, ketimpangan ini, bisa menjadi bomerang, sehingga kian menambah kotornya dapur kita.

Republic kita yang kotor oleh korupsi, kemiskinan, pengangguran dan bencana alam menjadi kian kotor. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab besar dalam permasalahan ‘dapur’ kita? apakah rakyat kecil yang harus menanggung semua ini ataukah para pemegang kendali kita. Menurut saya, lagi-lagi rakyat-lah sebagai objek kelinci percobaan para penguasa. Contoh ketika konversi minyak tanah menjadi gas elpiji, pada dasarnya belum sepenuhnya diikuti kesiapan masyarakat. Kenyataannya, masyarakat pedesaan yang sebelumnya menggunakan tungku atau kompor untuk memasak. Tiba-tiba seolah “dipaksa” memasuki gaya modern dengan menggunakan gas elpiji.

Selain itu, dengan ditariknya subsidi minyak tanah atau dibatasi peredaran minyak tanah, menyebabkan rakyat berjuang multi, kebijakan inilah yang harus membuat rakyat Lagipula konversi ini tidak diikuti dengan pengawasan secara jeli. Mengingat ledakan ini saling bersautan di penjuru daerah. Sebagai catatan, pemerintah atau pihak pertamina, harus bertanggung jawab, dan lebih peka serta melakukan pemantauan betul, dan melakukan evaluasi terhadap beruntunnya bencana ini. Jika, konversi gas ini, sebagai bentuk penghematan Negara.

Seharusnya Negara wajib melakukan surtir lebih terhadap kualitas, baik tabung, selang maupun regulatornya. Pemerintah harus tegas menindak para pelaku curang, karena ternyata masih banyak oknum yang berani menjual semua alat itu, dibawah garis standart pengamanan atau lebih para pengoplosan. Padahal akibatnya tidak lain akan membahayakan nyawa. Perlu diingat, luka mereka adalah luka kita semua. Semoga cukup disini luka, duka dapur kita. Amin.

*Mahasiswa Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang dan Aktifis IMM “Revivalis”.

“TUNGGANGAN” (yang) MENINDAS

Oleh : ABDUL KHOLIQ*

MOBIL mewah Toyota Crown Royal Saloon, sudah dipastikan menjadi “tunggangan” (mobil dinas) pejabat Negara sekarang. Di tengah masyarakat yang masih terkungkung dalam “lumpur” krisis semacam ini, penentu kebijakan rasanya jauh dari keadilan rakyat.

Kalau penguasa memilki idealisme untuk memperjuangkan rakyat, saya yakin menjadi penguasa itu belum tentu enak hidupnya. Bagaimana bisa tenteram naik mobil mewah, jika melihat rakyat miskin tidak berkurang. Pekerja yang di-PHK makin banyak. Para pedagang kaki lima semakin tipis rezekinya ketika harus tergusur. Eksploitasi alam secara tak terkendali membuat rakyat miskin makin terpinggirkan. Bagaimana bisa naik Toyota Crown Royal Saloon sambil bersenandung, jika langka kebijakan ini tak disetujui rakyat sepenuhnya.

Namun, bagi penguasa yang tidak memiliki idealisme untuk memperjuangkan wong cilik, terpilihnya sebagai wakil rakyat atau penguasa. “Ini merupakan kesempatan untuk menikmati fasilitas Negara”. Kira-kira demikian gumam dalam hatinya. Mereka asyik bergincu, berparas cantik, sementara ada rakyat yang meringkuk kelaparan.

Padahal, suasana batin rakyat yang mulai kecewa adalah lahan subur bagi provokasi. Karena itu, jika tidak segera diatasi, rakyat bisa berubah menjadi air bah dan membobol tanggul kekuasaan. Pemicu utama adalah lapar, pengangguran serta hukum tidak adil.

Seorang pemimpin yang baik adalah yang menyadari bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah milik publik. Seperti, yang dicontohkan sosok Bung Hatta, ia tidak pernah mengambil keuntungan pribadi, baik sebagai wakil presiden/perdana menteri maupun saat pensiun, beliau tetap menjaga nama besar.

Seandainya Bung Hatta, mengetahui kebijakan yang tak berbanding lurus dengan kondisi rakyat, dipastikan ia berjalan tertunduk malu dan pastinya mengelus dada, miris dengan keputusan tersebut. Sebuah cerita, dikarenakan keinginan beliau dengan sepatu Balley, ia menyimpan guntingan iklan sepatu Balley dikoran dalam lipatan buku. Lama tidak kesampaian keinginannya sepatu itu, padahal pejabat Negara “sekelas” Hatta, siapa yang tidak ingin menghadiai beliau, kalau ia mau mengaku.

Betapa sederhananya Bung Hatta. Sepakat atau tidak, nama besar beliau saat ini nampaknya tinggal bentuk artefaknya saja, bahkan di jalan protokol masih terpampang namanya, akan tetapi, makna nilai kepribadiannya, kesederhanaanya, pemikirannya jauh di kontekstualisasikan oleh penguasa sekarang.

Kecintaan beliau kepada tanah air sunggu luar biasa, sehingga menimbulkan firasat-firasat, jauh kedepan meskipun ia bukan paranormal, firasat atau ramalan beliau mengatakan “Bila Indonesia sudah merdeka, rakyat tetap tertindas oleh yang berkuasa”. Kini, apakah ramalan Hatta menjadi kenyataan? Jawabannya terserah anda.

*Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

MODERNITAS, MORALITAS, DAN ANCAMAN MANUSIA

OLEH: ABDUL KHOLIQ*

DALAM diskusi kemahasiswaan bertajuk “Moralitas Sebagai Upaya Membangun Bangsa”, yang digagas oleh Komunitas Mahasiswa Pamekasan (KOMPAS) Malang, telah menempatkan bahwa pendidikan moral sebagai kunci utama dalam membangun peradaban suatu bangsa.

Kenapa harus pendidikan moral? Sebab, modernitas dibarengi dengan teknologi yang serba canggi, justru manusia sendiri telah terhipnotis, terbelenggu dan terjajah oleh hasil kreasinya. Teknologi tidak lagi berperan sebagai “alat hidup”, melainkan sebagai “tujuan hidup”. Tidak jarang manusia terseret dalam keampuhannya, sehingga tingka laku, tamak, serakah, zalim dan lainnya, banyak kita jumpai dalam kehidupan sekitar kita.

Selain itu, teknologi tidak berperan sesuai dengan arti dan fungsinya, akan tetapi lebih dijunjung sebagai gaya hidup, pengangkat harkat dan martabat. Contoh: mobil merk A lebih canggi merk B,
Dari sinilah ada sebuah pergeseran nilai. Diakui atau tidak, mentalitas kita sekarang menjadi mental “matrealistik”, layaknya “tuhan” yang harus disembah. Kecukupan sandang, pangan bukan lagi arah dari kebahagiaan hidup. Yang menjadi arah kehidupannya adalah menumpuk uang, harta kekayaan. Kebahagiaan berubah menjadi barang nyata berupa limpahan materi.

Dalam konteks praksis di Indonesia, tidak heran korupsi sulit dihentikan di tanah “surga” ini, karena para penguasa memberhalakan mental “matrealistik” sekaligus sebagai pemuja setia. Tidak kurang para pejabat kita honorariumnya tinggi, tunjangannya melimpah, namun tetap merasa tidak cukup, kurang apa itu?, kurang ajar kali yang pantas disandang mereka.

Itulah degradasi moral bangsa kita. Selain itu, efek samping yang ditimbulakan termasuk kerusakan lingkungan sebab moralitas kita yang bejat. Setiap individu membiarkan nafsu serakahnya menjadi liar, alam digaruk untuk memenuhi kenikmatan biologis-nya. Oleh sebab itu pendidikan moral sebuah keharusan untuk diterapkan dan dikejawantahkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, moralitas itu yang menjadi ancaman kehidupan manusia sendiri.

Terbukti, tidak sedikit manusia yang “gelap mata” memakan manusia lainnya, hak rakyat telah direnggut penguasa untuk memenuhi temboloknya sendiri. Sementara rakyat dibiarkan terlunta-lunta untuk mengurus moral. Padahal, rakyat tidak hanya butuh makan moral saja, rakyat butuh makan sembako murah, tabung gas elpiji aman, harga minyak bisa dijangkau dengan koceknya.

Sebagai pamungkas, agama jangan dijadikan dekorasi yang tersusun apik. Akan tetapi, ditransformatisikan dalam kehidupan. Sejujurnya, musuh nyata manusia tidak lain adalah manusia sendiri. Dengan kata lain, demi mewujudkan ketentraman, negeri gema ripah loh jinawe adalah memerangi kezaliman keserakahan, ketamakan, semua itu intinya adalah moral yang harus dibangun pertama demi mewujudkan good governance. Terima kasih

*Mahasiswa Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. dan Aktivis IMM Malang.

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MAHASISWA

Oleh : ABDUL KHOLIQ

PENDIDIKAN berdasarkan pancasila bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Sebuah rumusan yang sangat agung, namun sejauh ini apakah rumusan tersebut telah diwujudkan pada setiap pribadi civitas akademika yang mengaku sebagai generasi agent of change, agent of control?

Nampaknya, rumusan diatas sulit terwujudkan, ketika wajah perguruan tinggi di Indonesia bagai remaja yang jerawatan. Tak sedap dipandang mata. Penyebabnya, merebaknya plagiarisme, ironisnya pelaku utama bukan pihak mahasiswa saja, akan tetapi dosen, guru besar, dan calon guru besar dengan beragam modus. Tidak hanya berhenti disini, bahkan yang lebih mencengangkan adalah tidak henti-hentinya mahasiswa yang melakukan aneka “kontestasi” kurang cerdas seperti tawuran, pengniayaan dan ragam kekerasan lainnya.

Sayang alih-alih mau mengubah Negeri kita dari ketertinggalan bangsa lain sebatas mimpi, ketika tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, kita (mahasiswa) mengamini pendidikan berdasar pancasila tapi pada saat yang sama kita menghianati. Dalam kondisi bangsa yang sering dilanda konflik, yang secara ekonomi jauh dari maju dan secara ilmu pengetahuan sangat bergantung pada dunia luar, sulit bangsa kita diperhitungkan dalam percaturan internasional, nampaknya telah dirobek sendiri oleh calon pemimpin bangsa ini, dengan tindakan-tindakan tadi.

Bisikan hati ini miris, melihat adanya “kontestasi” yang kurang waras tersebut. Apakah demikian potret dunia kampus sekarang?, sering “main” batu untuk saling melukai, bahkan merusak tatanan fasilitas kampus yang tidak berdosa itu. Hal kurang ajar ini yang menjadi koreksi kita bersama. Jangan heran, ketika ada masyarakat berfikiran bahwa mahasiswa kok kayak preman, brutal. Kiranya timbul dari fenomena mahasiswa saat ini, seperti itu.

Sebenarnya dalam historis, kemunculan institusi pendidikan universitas diberbagai Negara yang selanjutnya berperan penting dalam proses pembangunan. Sebuah keharusan untuk kita ditampakkan, diwujudkan terutama dalam hal pemecahan masalah nasional bahkan internasional. Adalah isapan jempol belaka, tatkalah banyak civitas yang melakukan hal berkebalikan.

Oleh karenanya, mengembalikan elan vital kampus sebagai agent of change dan agent of control, lebih-lebih agent of moral tidak sebatas wacana, melainkan praksisnya (ortopraxcy) dengan menjadikan kampus sebagai tempat pendidikan karakter, tradisi ilmiah, maka tidak mustahil dalam terwujudnya kehidupan bangsa yang cerdas, mandiri mudah tergapai. Output yang dihasilkanpun tentunya manusia-manusia yang berkarakter, yaitu cerdas, religius, patriotic, humanis dan memiliki rasa keadilan social yang tinggi. Semoga mahasiswa mampu mengimplementasikan pendidikan berdasarkan pancasila. Sehingga tujuan pendidikan terwujud amin.

*Mahasiswa Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

PETANI (jangan) DI PINGGIRKAN

OLEH : ABDUL KHOLIQ*

GAUNG Pemilukada di sejumlah daerah Jawa Timur terdengar menjauh dari “stasion” rakyat. Seandainya saya menjadi juru kampanye para calon Pemimpin Daerah itu, maka saya bisikkan ditelingahnya dan saya rumuskan dalam teks pidatonya agar dipekikkan “prioritas utama yang harus dibangun, dalam mewujudkan daerah berkemajuan adalah sektor pertanian dan sektor pendidikan”.

Alasannya, pertama, disamping pertanian merupakan sektor setrategis, pertanian sangat berkontribusi besar dalam pembangunan. Setiap tahun, 25 juta rumah tangga petani memproduksi pangan, meliputi padi, jagung kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, yang nilainya Rp. 258,2 trilyun. Begitu besar ukuran nominalnya, akan tetapi kenyataannya, sampai detik ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan para petani, nasib petani tidak ada perubahan secara signifikan tetap saja nasibnya buram.

Kalau saja sektor ini digarap secara lebih serius, maka bangsa akan semakin sejahtera. Pembangunan pertanian yang lamban geraknya mungkin karena petaninya kurang mampu (pendidikan rendah) dalam segi pengelolaan. Namun, penyebab itu, tidak sepenuhnya dijadikan alasan berkepanjangan. Terlepas dari itu, para pemangku kebijakan seharusnya tegas dalam penentuan harga gabah, pupuk, dan insectisida.

Menurut saya, bisa dibilang selama ini jadi petani itu rugi. Mulai dari melangitnya harga pupuk, diikuti kelangkaannya pula. Itu tidak seberapa, tatkala waktu panen, harga pun tidak seimbang, malah harganya turun, jadi ada yang salah?. Selain itu, belum lagi tenaga pribadi petani itu tidak dikalkulasi sebagai cost biaya. Semuanya dijadikan sebuah kelumrahan, pokoknya bekerja (bertani) pergi pagi buta pulang sore, kira-kira begitu.

Sebagian besar masyarakat Jawa Timur mata pencahariannya adalah sektor pertanian. Bunga harapan perbaikan hidup para petani setidaknya akan menjadi kenyataan ketika sektor ini jadi sorotan (garapan) utama. Setidaknya, prioritas ini ranahnya lebih pada hal kongkrit, empiris yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Berbedah halnya dengan prioritas penegakan hukum, korupsi. Sebab, bukannya habis malah berkembang tak tentu arah, semakin runyam dan lain-lain. Pada akhirnya membuat rakyat bosan, jenuh, mangkel mendengarnya.

Alasan Kedua, untuk mewujudkan pertanian yang lebih progresif tidak lain adalah sector ‘pendidikan untuk petani’ yang dibangun. Lantas, bagimana untuk mewujudkan petani handal, ketika teknologi yang dipakai sudah aus. Penyuluhan terhadap petani desa pun tersendat, kredit juga seret. Wajar saja terjadi kelambanan dalam bidang pertanian. Sebab, SDM-nya rendah.

Lain halnya dengan Thailand sector pertaniannya maju, karena SDM-nya unggul. Bahkan lebih ironis, kita saja lebih suka buah yang berbau Negara lain, misalnya, Jambu bangkok, papaya, durian dan lain-lain. Kendati demikian pemerintah Jawa Timur Pakde Karwo, kedua sector ini jangan dipinggirkan. Terima kasih.

*Mahasiswa Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang dan Aktifis IMM Malang.